Doktrin Politik Dalam Islam

Kepemimpinan adalah politik, sedangkan jiwa politikus adalah moral. Karenanya, politikus harus berpolitik dengan moral. Sehingga, manuver dan kebijakan politik apapun yang ia ambil adalah produk berkualitas dari moral yang ia olah.

Ketika Allah SWT menurunkan Islam di bumi ini, tidak pernah mengindikasikan bahwa Islam akan mengemban tugas untuk mendeklarasikan otoritas negara atau politik sebagai bagian dari misi pembumian Islam, tetapi Islam lebih menitik beratkan pada pengembangan mental dan rohani masyarakat yang direalisasikan melalui pengisian hal-hal religius dan kualitas positif agama di masing personal sociality berupa ajaran tauhid.

Komponen tersebut akhirnya menjadi benih yang menata pranata-pranatanya sendiri seperti suatu negara.

Konsepsi islam merupakan konsepsi kolektif yang mencerminkan realitas kolektif sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin. Atas dasar inilah Islam mau tidak mau harus terlibat dalam dunia politik kaumnya dengan menetapkan qanun (aturan main) dalam berpolitik yang sealir dengan ideologinya. Pendapat bahwa politik harus lepas dari ikatan agama adalah kesalahan presepsi memandang islam.

Doktrin politik dalam Islam sebenarnya tidak terlalu mengikat pada setiap aspek secara literal --seperti permasalahan ritual-- dengan garis besar doktrin tersebut identik dengan apa yang dikatakan nurani “benar”. Sebab, kebenaran yang telah dirangkai dalam ikatan tekstual al-Qur'an dan al-Hadist yang universal, dengan meletakkan keadilan sebagai “kehidupan layak” setiap masyarakat.

Tuntutan akan persamaan merupakan sifat permanen dari konsep keadilan tersebut, sedangkan keadilan tak mungkin termanifestasikan bila persamaan hak bagi semua orang hanya dianggab kotoran sampah belaka.

Selama keadilan, baik di bidang HAM, ekonomi, ataupun sosial dan keamanan masih berbentuk hal yang abstrak, maka perpolitikan akan tetap dalam ambang kehancuran meskipun gong reformasi dan amandemen di beberapa undang-undang diberlakukan.

Sayangnya keadilan di tanah air kita masih belum bisa terealiasi. Permasalahan internal seperti pemekaran korupsi, perluasan narkoba, kezaliaman aparat, kasus Ambon, Poso atau Papua, menjadi back ground hilangnya kata “adil” dalam sepak terjang politikus Indonesia. Ditambah lagi dengan sifat egois dan agresif yang over acting dari para manusia bernama politikus.

Umar Bin Khattab dalam pidato sambutan kepemimpinannya mengatakan “Dimata saya tidak ada dari kalian orang yang lebih kuat dari orang yang lemah diantara kalian, sebelum saya berikan haknya, dan tidak ada orang yang lebih lemah dari orang yang kuat sebelum saya cabut haknya”.

Keadilan dan rasa sayang pada komunitas "duafa” (orang lemah) menjadikan Umar RA seorang pemimpin yang dikagumi rakyatnya.

Islam mengibaratkan politikus adalah “penggembala” umat yang bertanggung jawab atas idiologi Allah di muka bumi, oleh karena itu kedekatan spiritual dalam hubungan vertikal merupakan hal primer. Menjalankan Syariat Islam merupakan kewajiban yang tidak dapat ditawar.

Hal tersebut harus dicerminkan dalam etika lazim keseharian seorang politikus. Moral seseorang politikus adalah cermin dalam menganalisa mendalam kebaikan dan kejelekan yang ia lakukan, atau dengan kata lain moral adalah suatu sistem nilai yang sanggup memanajemen prilaku seseorang.

Sebab kerusakan moral pada diri politikus atau pemimpin adalah tanda kehancuran suatu bangsa.

Politikus yang baik dalam Islam, adalah politikus yang dekat dengan rakyat. Kesuksesan politik yang diraih dengan mengorbankan prinsip dan pemonopolian rakyat adalah awal dari kehancuran. Dan menjauhi rakyat sama saja dengan membuat buta mata mereka akan persoalan bangsa. Sehingga yang terjadi seperti bangsa kita, sesuatu yang kecil tampak besar, yang benar tampak salah, yang salah tampak benar di hadapan masyarakat, hingga kebenaran harus bercampur dengan kepalsuan.

Jika tetap menjauhi rakyat, seorang politikus hanya memiliki dua pilihan, Pertama, ia melakukan kebenaran, lantas mengapa harus menyembunyikannya dari rakyat. Kedua, ia melakukan kesalahan, maka dengan kedekatannya dengan rakyat membuat ia tidak akan melakukannya lagi.

Kebenaran memang tidak pernah memiliki ciri yang jelas. Karenya, hanya dengan kedekatan dengan rakyat hal tersebut akan dapat dibedakan.

Ajaran islam akan pendekatan rakyat telah diterjemahkan dalam biografi Sayyidina Umar, diriwayatkan bahwa beliau ---yang berkaliber presiden-- pada suatu malam, seperti biasanya berkeliling memantau keadaan rakyatnya. Di tengah malam ia mendapati seorang perempuan yang anaknya meraung-raung menangis dikeliling kuali yang direjang diatas api untuk menipu sang anak.

Oleh Umar wanita itu kemudian dibawakan sekarung gandum yang diangkatnya di atas panggulnya sendiri, dan segera membawanya ke rumah sang ibu tersebut.

Kedekatannya pada rakyatnya di wujudkan lagi dengan keinginannya untuk turun gunung ke pelosok kekuasannya yang mencakup jazirah Arab. ”Kalau saya masih hidup, pasti saya akan mengunjungi seluruh rakyatku setahun penuh !”, ujarnya suatu ketika. Sayang ajal telah mendahulinya sebelum keinginannya yang mulia tercapai.

Di negara kita, reformasi yang digembor-gemborkan, mulai dari runtuhnya rezim Soeharto, ternyata belum mampu membawa Indonesia sampai pada klimaks tujuannya.

Politikus berwajah reformis masih sama dengan politikus zaman Soeharto. Lebih ironisnya, manuver politik dengan berdalih reformasi tanpa standar malah dijadikan senjata ampuh untuk “perang cari muka” di hadapan publik demi mempertahankan reputasi.

Di mata Islam kepemimpinan adalah amanat serta pengabdian tanpa pamrih, harus direalisasikan sebagai bukti kongkrit potensi manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Sayyidina Ali Bin Abi Thalib dalam suratnya ke gubernur Basrah, mengatakan, “Pemimpinmu (Ali) hanya memiliki dua pakaian usang dari potongan kain-kain, kalau saja aku mau, bisa saja aku minum madu, berpakaian sutra, menyimpan gandum, namun naudzubillah min dzalik, mungkinkah aku lalui malamku dengan perut kenyang, padahal di sekelilingku banyak rakyatku kelaparan ?, takutlah pada Allah putra Khunaif !, dan merasa cukuplah dengan lembaran roti yang kau dapatkan”.

Bagi beliau, kepemimpinan adalah amanat yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, tujuan berpolitik adalah menegakkan idelogi Allah, bukan tempat menimbun harta.

Konsensus ulama’ (Ijma’) telah menetapkan bahwa pemimpin harus orang yang bermoral, karena ilmu pemimpin adalah cahaya bagi rakyatnya.

Seorang pemimpin harus dapat mengendalikan rasa bangga, emosi, tangan dan lidah, sebesar apapun jabatannya. Karenanya, politikus yang baik, dia adalah manusia yang akan kembali pada Tuhannya.

Kemungkaran harus di tangani secara serius, karena Allah tidak akan ridha pada suatu kaum yang bergelimang dengan dosa, kegoncangan ekonomi dan kemarau berkepanjangan hanya secuil dari siksa yang Allah turunkan pada bangsa kita.

Ali RA pernah berkata “pemerintahan yang tidak mempraktekkan kebenaran dan tidak melenyapkan kebohongan adalah makhluk terburuk di dunia”.