Daftar Isi
- Eksodus Elite sebagai Gejala Struktural
- Soft Conquest dan Politik Penyerapan Senyap
- Pergeseran Pusat Gravitasi Kekuasaan
- Dampak Ekosistemik dan Risiko Jangka Panjang
- Kontestasi Model Politik Pasca-Jokowi
Eksodus Elite sebagai Gejala Struktural
Masuknya Rusdi Masse Mappasessu (RMS), mantan Ketua DPW Partai NasDem Sulawesi Selatan, ke PSI yang diumumkan dalam Rapat Kerja Nasional PSI di Makassar pada 29 Januari 2026, menjadi penanda paling terang dari perubahan arah politik tersebut. RMS bukan figur perifer, melainkan simpul penting jaringan patronase, logistik elektoral, dan koneksi ekonomi di Indonesia Timur.
Sebelum RMS, sejumlah elite NasDem seperti Ahmad Ali telah lebih dahulu bermigrasi dan langsung menempati posisi strategis. Rangkaian ini menegaskan bahwa perpindahan kader tidak berdiri sebagai keputusan individual yang terisolasi, melainkan bagian dari proses reposisi elite yang terstruktur dan berlapis.
Dalam perspektif teori sirkulasi elite yang dikemukakan Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca, elite cenderung bergerak mengikuti pusat daya yang menjanjikan kesinambungan pengaruh. Ketika sebuah partai mengalami penurunan posisi dalam orbit kekuasaan, elite rasional akan mencari kanal baru yang menawarkan stabilitas, akses, dan relevansi jangka panjang.
Redaksi menilai bahwa kondisi inilah yang tengah dihadapi NasDem pasca-Pilpres 2024. Keputusan politik yang menempatkan partai ini di luar lingkar kekuasaan eksekutif telah mengubah struktur peluang politik bagi para aktornya. Dalam situasi demikian, loyalitas historis kerap dikalahkan oleh kalkulasi rasional mengenai masa depan pengaruh.
Soft Conquest dan Politik Penyerapan Senyap
Pakar politik Nasarudin Sili Luli menyebut dinamika ini sebagai operasi soft conquest: sebuah strategi penaklukan tanpa konfrontasi terbuka. Tidak ada serangan frontal, tidak ada delegitimasi agresif, dan tidak ada perang narasi secara langsung. Yang berlangsung justru penyerapan perlahan atas figur, jaringan, dan sumber daya politik.
Strategi ini bekerja melalui mekanisme yang halus namun efektif. PSI tidak memosisikan diri sebagai lawan NasDem, melainkan sebagai alternatif yang lebih menjanjikan kesinambungan kekuasaan. Dengan demikian, resistensi politik dapat diminimalkan, sementara arus perpindahan elite berlangsung relatif senyap.
Dalam konteks politik Indonesia yang masih kental dengan praktik patronase, pendekatan semacam ini sangat efektif. Elite tidak dipaksa berpindah melalui tekanan, melainkan ditarik oleh gravitasi kekuasaan yang baru. Inilah inti dari soft conquest: dominasi yang dibangun melalui persepsi, simbol, dan kalkulasi rasional, bukan melalui konflik terbuka.
NasDem, PSI, dan Pergeseran Pusat Gravitasi Kekuasaan
Eksodus elite dari Partai NasDem ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak dapat dilepaskan dari pergeseran pusat gravitasi kekuasaan nasional pasca-Pemilu 2024. Dalam sistem politik yang sangat dipengaruhi relasi dengan kekuasaan eksekutif, kedekatan—baik aktual maupun simbolik—dengan pusat kekuasaan menjadi faktor penentu daya tawar politik.
Setelah mengambil posisi politik yang berseberangan dengan kekuasaan pada Pilpres 2024, NasDem mengalami perubahan signifikan dalam struktur peluang politiknya. Akses terhadap sumber daya negara, ruang negosiasi kebijakan, serta legitimasi simbolik mengalami penyempitan. Kondisi ini berdampak langsung pada elite daerah yang selama ini menggantungkan pengaruh politiknya pada akses tersebut.
Dalam konteks politik Indonesia, partai politik tidak hanya berfungsi sebagai alat artikulasi kepentingan, tetapi juga sebagai kendaraan distribusi kekuasaan. Ketika fungsi distribusi tersebut melemah, elite rasional akan mencari kendaraan baru yang lebih menjanjikan kesinambungan pengaruh. Fenomena inilah yang kini terlihat dalam arus perpindahan kader dari NasDem ke PSI.
PSI hadir dalam momentum yang tepat. Dengan citra sebagai partai muda, modern, dan progresif, PSI secara cermat membangun kedekatan simbolik dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kedekatan ini tidak selalu dinyatakan secara formal, tetapi dibangun melalui gestur politik, narasi publik, dan simbol keberlanjutan. Dalam politik, persepsi sering kali bekerja lebih kuat daripada deklarasi eksplisit.
Bagi elite politik, persepsi kedekatan dengan kekuasaan sama berharganya dengan kedekatan itu sendiri. Inilah yang menjelaskan mengapa PSI menjadi magnet baru bagi elite yang sebelumnya berlabuh di NasDem. Mereka tidak sedang berpindah ideologi, melainkan mengikuti pergeseran pusat daya dalam sistem politik nasional.
Redaksi menilai bahwa dinamika ini tidak dapat disederhanakan sebagai bentuk pengkhianatan politik. Ia adalah respons rasional terhadap perubahan struktur kekuasaan. Dalam lanskap seperti ini, NasDem tidak sedang dikalahkan secara langsung oleh PSI, melainkan sedang ditinggalkan oleh gravitasi kekuasaan yang bergerak ke arah lain.
Dampak Ekosistemik dan Risiko Jangka Panjang
Perpindahan elite politik selalu membawa konsekuensi yang melampaui hilangnya individu. Dalam praktik politik Indonesia, satu elite kunci sering kali menjadi simpul dari jaringan ekonomi, sosial, dan politik yang luas. Ketika simpul tersebut berpindah, keseluruhan ekosistem di sekitarnya ikut mengalami pergeseran.
Bagi NasDem, kehilangan figur-figur strategis berarti melemahnya pengaruh di wilayah tertentu, terutama di daerah yang selama ini menjadi basis kekuatan elektoral. Dampak ini tidak hanya bersifat elektoral, tetapi juga organisatoris dan finansial. Struktur partai di daerah berisiko mengalami erosi, sementara kemampuan mobilisasi sumber daya semakin terbatas.
Dari sisi pemilih, terutama generasi muda dan kelas menengah perkotaan, PSI tampil lebih resonan dengan narasi regenerasi dan keberlanjutan. NasDem, yang selama ini mengandalkan kekuatan jaringan lama dan figur senior, menghadapi tantangan untuk memperbarui pesan politiknya agar tetap relevan di tengah perubahan selera pemilih.
Risiko jangka panjang bagi NasDem adalah pelemahan struktural yang berlangsung secara gradual namun konsisten. Tanpa konsolidasi internal yang kuat dan redefinisi identitas politik yang jelas, eksodus elite dapat menjadi fase awal penurunan daya saing partai dalam beberapa siklus pemilu ke depan.
Dalam banyak kasus, pelemahan semacam ini tidak terjadi secara dramatis, melainkan melalui akumulasi kecil kehilangan pengaruh yang dalam jangka panjang sulit dipulihkan. Sejarah politik Indonesia mencatat bahwa partai yang gagal membaca perubahan struktur kekuasaan kerap terjebak dalam stagnasi elektoral.
Kontestasi Model Politik Pasca-Jokowi dan Arah Masa Depan
Pada tahap ini, redaksi menilai bahwa dinamika antara Partai NasDem dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak lagi dapat dibaca sebagai konflik dua partai semata. Yang sedang berlangsung adalah kontestasi dua model politik pasca-Jokowi—dua cara berbeda dalam mengelola kesinambungan kekuasaan, legitimasi, dan sirkulasi elite dalam sistem demokrasi elektoral Indonesia.
Model pertama bertumpu pada kesinambungan kekuasaan melalui penyerapan senyap atau soft conquest. Model ini bekerja tidak melalui konfrontasi terbuka, melainkan lewat simbol, persepsi kedekatan dengan pusat kekuasaan, serta kemampuan menyerap figur dan jaringan politik secara gradual. PSI memosisikan diri dalam kerangka ini sebagai kendaraan regenerasi simbolik sekaligus kanal kesinambungan pengaruh politik.
Strategi tersebut sejalan dengan pola migrasi elite yang sebelumnya juga dibahas redaksi dalam analisis tentang migrasi kader dan keseimbangan demokrasi, di mana perpindahan elite kerap menjadi indikator awal perubahan konfigurasi kekuasaan, bukan sekadar dinamika internal partai.
Model kedua, yang kini dihadapi NasDem, menuntut proses yang lebih berat dan berisiko: membangun kembali legitimasi di luar orbit kekuasaan. Pilihan ini mengharuskan konsolidasi internal, penegasan identitas politik, serta keberanian membaca ulang relasi antara partai, negara, dan publik. Dalam sejarah politik Indonesia, jalan ini tidak selalu membawa hasil instan, tetapi sering kali menentukan daya tahan jangka panjang sebuah partai.
Redaksi mencatat bahwa politik pasca-Jokowi akan semakin ditentukan oleh pertarungan simbol dan persepsi. Politik tidak hanya dijalankan melalui kebijakan dan institusi formal, tetapi juga melalui narasi, ikon, dan representasi kekuasaan. Fenomena ini telah kami soroti dalam Pojok Redaksi tentang politik simbol dan representasi kekuasaan, yang menegaskan bahwa simbol kerap mendahului dan membentuk realitas politik itu sendiri.
Dalam konteks yang lebih luas, eksodus elite dari NasDem ke PSI juga menjadi ujian bagi kualitas demokrasi Indonesia. Ketika perpindahan elite lebih ditentukan oleh kedekatan dengan kekuasaan ketimbang perbedaan ideologis atau programatik, maka partai politik berisiko tereduksi menjadi sekadar kendaraan elite, bukan instrumen representasi kepentingan publik.
Di sinilah peran publik dan media menjadi krusial. Sebagai bagian dari ekosistem demokrasi, media memiliki tanggung jawab untuk membantu publik membaca fenomena politik secara jernih dan kritis. JinggaNews memandang penting agar dinamika eksodus elite ini tidak sekadar dipahami sebagai drama politik jangka pendek, melainkan sebagai sinyal perubahan struktur kekuasaan yang akan memengaruhi arah demokrasi, kualitas representasi, dan keseimbangan politik nasional dalam beberapa tahun ke depan.
Pada akhirnya, pertarungan antara NasDem dan PSI adalah refleksi dari dinamika yang lebih besar: bagaimana kekuasaan diwariskan, dipertahankan, dan dipertanyakan dalam sistem demokrasi elektoral. Apakah politik Indonesia akan bergerak menuju konsolidasi elite yang semakin tertutup, atau justru membuka ruang bagi pembaruan legitimasi yang lebih substantif, akan sangat ditentukan oleh pilihan-pilihan politik yang diambil hari ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar